AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc., MA.
LAWAZIS DDI dan Peranannya dalam Membangun Infrastruktur DDI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) merupakan salah satu organisasi massa Islam terbesar yang berbasis di Sulawesi Selatan dan memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia.
Didirikan oleh ulama kharismatik Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle beserta para ulama lainnya pada tahun 1947, DDI secara konsisten menitikberatkan khidmatnya pada tiga pilar utama: pendidikan, dakwah, dan usaha sosial.
Eksistensi ribuan madrasah dan puluhan pondok pesantren DDI hingga kini menjadi bukti konkret kontribusi nyata ormas ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kendati demikian, tantangan krusial yang kerap dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat—terutama di wilayah pelosok—adalah aspek keberlanjutan finansial (financial sustainability).
Biaya operasional harian, minimnya insentif tenaga pendidik (asatidz), serta keterbatasan infrastruktur fisik sering kali menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan.
Untuk merespons problematika ini, pendanaan pesantren dan madrasah DDI dikelola melalui dua koridor utama: internal melalui filantropi Islam keumatan Lembaga Amil Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAWAZIS) DDI, serta eksternal dari dana bantuan pemerintah (Kementerian Agama RI dan Pemerintah Daerah).
Namun, keberhasilan penyaluran dana dari kedua koridor tersebut sangat bergantung pada efisiensi tata kelola organisasi tingkat pusat.
Oleh karena itu, langkah strategis Pengurus Besar (PB) DDI dalam mempercepat pembangunan Gedung Kantor Pusat/Sekretariat PB DDI di Jalan Nuri No. 90, Kota Makassar, memegang peranan penting.
Pembangunan ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fasilitas fisik semata, melainkan menjadi stimulus penting yang mengintegrasikan validasi data, pengawasan dana umat, serta penguatan posisi tawar (bargaining position) organisasi dalam mengamankan alokasi bantuan untuk seluruh jaringannya.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran dan mekanisme internal LAWAZIS DDI dalam menyalurkan dana bantuan bagi pesantren dan madrasah DDI?
2. Bagaimana bentuk dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan eksternal dari pemerintah ke satuan pendidikan DDI?
3. Bagaimana hubungan strategis pembangunan Kantor Pusat PB DDI di Kota Makassar terhadap akselerasi dan efisiensi penyaluran dana bantuan tersebut?
Tujuan Penulisan
1. Mengidentifikasi kontribusi strategis dan klasterisasi bantuan finansial yang dijalankan oleh LAWAZIS DDI.
2. Menganalisis regulasi, jenis, dan tata cara pencairan bantuan eksternal pemerintah bagi madrasah dan pesantren DDI.
3. Menganalisis korelasi dan implikasi pembangunan infrastruktur Kantor Pusat PB DDI di Makassar terhadap penguatan tata kelola bantuan pendidikan.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Optimalisasi Koridor Internal: Peran Strategis LAWAZIS DDI
Sebagai lembaga resmi yang mengonsolidasikan filantropi Islam warga DDI, LAWAZIS DDI didirikan untuk mengefektifkan tata kelola keuangan berbasis umat.
Kehadiran LAWAZIS di tingkat pusat hingga daerah mengubah pola pendanaan tradisional menjadi lebih terstruktur melalui beberapa program penyaluran utama:
1. Subsidi Operasional Daerah Terpencil: LAWAZIS menjalankan fungsi cross-subsidy (subsidi silang).
Dana zakat maal dan infaq yang dihimpun dari daerah perkotaan atau wilayah surplus dialokasikan untuk menyokong operasional madrasah/pesantren DDI yang berada di daerah marjinal, pedalaman, atau kawasan minoritas.
2. Beasiswa Pendidikan Santri Prasejahtera: Mengacu pada asnaf zakat (fi sabilillah dan fakir/miskin),
LAWAZIS menyalurkan dana bantuan langsung tunai untuk menutupi biaya pendidikan (syahriah) santri dari keluarga prasejahtera agar mencegah angka putus sekolah.
3. Insentif Tenaga Pendidik (Asatidz): Salah satu pilar penentu mutu pendidikan adalah kesejahteraan guru.
LAWAZIS memberikan bantuan tunai berkala sebagai stimulus tambahan bagi guru-guru Diniyah dan madrasah swasta DDI yang pendapatannya masih di bawah standar minimum.
4. Dana Darurat Fisik: Penyaluran bantuan taktis dilakukan secara cepat manakala terjadi kerusakan fasilitas belajar akibat bencana alam, tanpa harus menunggu birokrasi anggaran tahunan negara yang memakan waktu lama.
Mekanisme internal ini bertumpu pada koordinasi berjenjang.
Pengurus daerah melakukan verifikasi faktual lapangan dan memetakan skala prioritas kebutuhan madrasah, lalu mengajukan rekomendasi alokasi dana kepada Pengurus Besar (PB) DDI melalui sistem pelaporan keuangan keumatan.
B. Akuntabilitas Koridor Eksternal: Dana Bantuan Pemerintah
Jalur eksternal memegang peranan masif mengingat status regulasi pesantren dan madrasah dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Melalui payung hukum ini, satuan pendidikan DDI berhak mengakses anggaran negara melalui instrumen berikut:
* Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah & Pesantren: Disalurkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ke rekening lembaga. Dana ini dialokasikan untuk pembiayaan operasional nonsarpras, seperti pengadaan buku pelajaran, biaya ujian, dan kelistrikan.
* Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren: Program unggulan Kemenag RI untuk mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan. Beberapa pesantren besar DDI (seperti Pondok Pesantren DDI Mangkoso) mendapatkan dana stimulan modal usaha guna mengembangkan unit ekonomi mandiri.
* Hibah Sarana dan Prasarana (Sarpras): Berbentuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi gedung asrama, atau penyediaan fasilitas sanitasi, baik yang bersumber dari Kementerian Agama pusat maupun dana hibah APBD Provinsi/Kabupaten.
Prosedur pencairan bantuan eksternal menuntut akuntabilitas tinggi.
Lembaga pendidikan DDI diwajibkan melakukan pemutakhiran data pada Education Management Information System (EMIS) dan memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
Pengajuan dilakukan secara digital (seperti via aplikasi SIMBA PDI-Pontren) dengan menyertakan proposal kebutuhan.
Setelah diverifikasi, dana ditransfer langsung via mekanisme Direct Transfer (LS) untuk mengeliminasi potensi pemotongan oleh pihak ketiga.
C. Implikasi Infrastruktur Makro: Peran Strategis Kantor Pusat PB DDI Makassar dalam Akselerasi Pendanaan
Akselerasi penyaluran dana bantuan, baik dari jalur LAWAZIS maupun pemerintah, tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan Gedung Kantor Pusat/Sekretariat PB DDI di Jalan Nuri No. 90, Kota Makassar.
Infrastruktur ini memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) terhadap tata kelola bantuan melalui aspek-aspek berikut:
1. Pusat Sentralisasi Data Adminstratif (EMIS/NSPP)
Pencairan dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), dan dana hibah Kemenag menuntut pembaruan data berkala yang valid pada sistem EMIS dan Dapodik. Kehadiran Kantor Pusat di Makassar berfungsi sebagai data center terpadu.
Kantor ini memfasilitasi divisi khusus yang mendampingi madrasah-madrasah marjinal di daerah dalam pengurusan administrasi dan legalitas hukum kelembagaan, sehingga hak akses bantuan pemerintah tidak terhambat kendala birokrasi digital.
2. Inkubator Distribusi dan Pengawasan Audit LAWAZIS DDI
Kantor pusat menyediakan fasilitas ruang kerja yang memadai bagi pengurus pusat LAWAZIS untuk memonitor, mengaudit, dan mengendalikan pelaporan dana ZISWAF dari seluruh perwakilan daerah.
Proses redistribusi dana melalui asas subsidi silang dari daerah urban menuju madrasah di pelosok dapat dirumuskan secara lebih presisi melalui rapat-rapat pleno penentuan skala prioritas mustahik yang berpusat di gedung ini.
3. Proyek Percontohan Gerakan Wakaf Produktif
Pembangunan gedung PB DDI di Makassar menerapkan prinsip gerakan wakaf berjamaah melalui penerbitan Surat Mandat penggalangan dana secara berjenjang.
Pengalaman mengelola dana konstruksi skala besar ini secara transparan meningkatkan kompetensi dan kredibilitas nazhir (pengelola wakaf) internal DDI.
Keberhasilan proyek infrastruktur ini menjadi portofolio penting untuk mengedukasi warga DDI mengenai potensi wakaf uang, yang hasilnya kelak diimplementasikan untuk membantu pembangunan fisik ruang kelas baru di pesantren-pesantren cabang.
4. Optimalisasi Kedekatan Geografis dan Sinergi Stakeholder
Penempatan kantor pusat PB DDI di Makassar memberikan keuntungan strategis (geografis-kelembagaan) karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor otoritas agama.
Kedekatan fisik ini mempermudah pengurus besar untuk melakukan koordinasi, advokasi, dan audiensi program afirmasi negara (seperti Program Inkubasi Bisnis).
Selain itu, eksistensi gedung yang representatif menaikkan posisi tawar (bargaining position) DDI sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengawal penyaluran dana hibah APBD untuk sarana pendidikan keagamaan.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penyaluran dana bantuan kepada madrasah dan pesantren DDI memerlukan keterpaduan instrumen pendanaan.
Sinergi antara jalur internal (LAWAZIS DDI) dan jalur eksternal (Pemerintah) merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas operasional serta memajukan mutu institusi pendidikan.
LAWAZIS berperan sebagai penyalur bantuan yang adaptif dan cepat bagi klaster yang belum terakomodasi negara, sementara anggaran pemerintah memberikan sokongan makro untuk infrastruktur dan operasional standar.
Di sisi lain, pembangunan Gedung Kantor Pusat PB DDI di Makassar bertindak sebagai episentrum manajerial.
Gedung pusat ini menjadi kunci utama yang menjamin efisiensi alur birokrasi, validasi data administratif lembaga, pengawasan transparansi keuangan keumatan, serta penguatan lobi strategis demi keberlangsungan jangka panjang jaringan pendidikan DDI.
B. Saran
1. Bagi Pengurus PB DDI dan LAWAZIS: Disarankan untuk segera mengintegrasikan sistem pelaporan ZISWAF berbasis digital terpusat di Kantor Makassar, sehingga aliran dana bantuan ke madrasah-madrasah pelosok dapat dipantau secara real-time oleh para donatur.
2. Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan DDI: Diharapkan memanfaatkan jaringan koordinasi di kantor pusat untuk melakukan tertib administrasi EMIS/NSPP secara berkala, guna meminimalisasi hambatan prosedural saat mengakses bantuan dari pemerintah.
– Billahi Taufiq wa Da’wah wal-Irsyad
DAFTAR PUSTAKA
* Darud Da’wah wal Irsyad (PB DDI). (2023). Surat Mandat Nomor: 081/MANDAT/PB-DDI/III/2023 tentang Percepatan Pembangunan Gedung Sekretariat PB-DDI di Jalan Nuri No. 90 Kota Makassar. Makassar: PB DDI.
* Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jakarta: Kemenag RI.
* Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2025). Bisakah Pondok Pesantren Dibantu Dana dari APBN?.
* Rahman, A., & Halim, A. (2024). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana Operasional Sesuai Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(2), 45-56.
* Syamsuddin, M. (2021). Memori Darud Da’wah wal Irsyad: Gerakan Pendidikan dan Dakwah Moderat di Sulawesi Selatan. Makassar: Swara Rahima.
* Wahid, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dan Konsolidasi Internal Pendanaan Lembaga Pendidikan di Lingkungan DDI. Jurnal Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan, 15(1).
