Pandu Fityanud Da’wah Wal Irsyad

0
12

AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc., MA.

Pandu Pemuda DDI; FIDI (Fityanud Da’wah Wal Irsyad)

AGH Abdurrahman Ambo Dalle: integrasi ilmu, iman, dan pembelaan tanah air

– Menempa Santri Menjadi Pejuang: Sejarah Gerakan Pandu DDI Mangkoso dalam Jalinan

Kemerdekaan
Ketika berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, narasi perjuangan sering kali terpusat pada koridor politik di Pulau Jawa.

Padahal, di pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di Mangkoso (bekas wilayah Kerajaan Soppeng Riaja yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Barru), sebuah simpul perjuangan yang unik lahir dari rahim pesantren.

Di sanalah Gerakan Kepanduan (Pandu) Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) tumbuh bukan sekadar sebagai wadah ketangkasan remaja, melainkan sebagai instrumen taktis para ulama untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

– Akar Sejarah: Jembatan Kitab Kuning dan Kepanduan

Sejarah gerakan pandu di Mangkoso tidak dapat dipisahkan dari berdirinya Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso pada 21 Desember 1938.

Lembaga ini didirikan oleh ulama kharismatik Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle atas undangan Raja (Arung) Soppeng Riaja, HM. Yusuf Andi Dagong.

Di tengah tekanan kolonial Hindia Belanda yang ketat mengawasi aktivitas politik, AGH Ambo Dalle mengambil langkah genius.

Beliau tidak hanya mengajarkan kitab-kitab klasik Islam (turath) di dalam kelas, tetapi juga mengadopsi gerakan kepanduan modern ke dalam lingkungan pesantren. Bagi Gurutta, Islam dan nasionalisme adalah dua sisi dari satu koin yang sama.

Kepanduan dinilai sebagai media paling efektif untuk menyuntikkan disiplin, kemandirian, dan cinta tanah air kepada para pemuda Bugis tanpa memicu kecurigaan berlebih dari pasifis kolonial.

Melalui latihan fisik dan mental pandu, ia menanamkan prinsip kokoh yang selalu diwasiatkannya kepada para santri:

“Aja lalo na laing asengmu laing bettuanna alemu; asemmu anak sikola, na de muassikola.”

(Jangan sampai namamu berbeda dengan hakikatmu; engkau disebut anak sekolah/santri, tetapi hakikatnya tidak memiliki ilmu dan tidak memberi manfaat nyata bagi umat dan tanah air).

Bagi Gurutta, keselarasan antara status sebagai santri dan bukti nyata membela tanah air adalah kewajiban iman.

– Zaman Jepang: Strategi Bertahan di Bawah Tekanan (1942–1945)

Ketika Jepang menduduki Sulawesi Selatan pada tahun 1942, seluruh organisasi kepanduan dan politik warisan Belanda dilarang keras.

Jepang kemudian membentuk organisasi semimiliter mereka sendiri seperti Seinen dojo dan Heiho. Di sinilah kepiawaian kepemimpinan milisia sipil di DDI Mangkoso diuji.

Alih-alih membubarkan diri, struktur internal kepanduan santri Mangkoso bertransformasi secara senyap.

Pelatihan baris-berbaris, teknik kepemimpinan, dan ketahanan fisik yang sebelumnya didapat dari kepanduan, diintegrasikan ke dalam aktivitas harian madrasah.

Pola pendidikan tersembunyi ini berhasil menjaga konsolidasi dan moral para pemuda.

Ketika pemuda di tempat lain terpecah atau terpengaruh propaganda Jepang, santri-santri penggiat pandu di Mangkoso tetap teguh memegang prinsip kepanduan: setia pada agama dan cita-cita tanah air yang merdeka.

– Kronologi Revolusi Fisik di Barru dan Kiprah Laskar Santri (1945–1947)

Fase paling krusial dari gerakan kepanduan DDI Mangkoso terjadi pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945.

Keadaan geografis yang jauh membuat berita kemerdekaan terlambat sampai ke pelosok Sulawesi Selatan, menimbulkan ketegangan taktis yang luar biasa:

* September – Oktober 1945:

Berita proklamasi menyebar di wilayah Ajatappareng (termasuk Barru dan Parepare).

Para alumnus dan santri senior MAI Mangkoso yang memegang bekal kedisiplinan pandu langsung membentuk sel-sel perlawanan lokal.

Mereka mengonsolidasikan pemuda untuk menyambut kedaulatan RI.

* Desember 1945:

Melalui Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta, berdiri Pandu Rakyat Indonesia sebagai wadah tunggal nasional.

Jaringan pandu Mangkoso menyelaraskan frekuensi gerakannya dengan instruksi pusat ini guna mempertahankan kemerdekaan nasional.

* Tahun 1946 (Masa Teror Westerling):

Pasukan Belanda di bawah NICA dan komando Depot Speciale Troopen (DST) Raymond Westerling masuk ke wilayah Barru untuk melakukan pembersihan berdarah terhadap basis-basis republik.

Menghadapi agresi militer ini, para pandu senior Mangkoso meleburkan diri ke dalam organisasi kelaskaran resmi, salah satunya Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi (LPIS) cabang Barru serta Barisan Bambu Runcing.

* Februari 1947:

Di tengah kecamuk mempertahankan kemerdekaan, para ulama MAI Mangkoso berkumpul dan secara resmi menasionalkan pergerakan mereka menjadi ormas Darud Da’wah wal Irsyad (DDI).

Langkah ini memperkuat koordinasi logistik perjuangan, dakwah, dan pertahanan sipil di berbagai cabang di luar Mangkoso.

-Selama pertempuran gerilya di perbukitan Barru, Soppeng, dan Sidrap, banyak alumnus pandu MAI Mangkoso yang gugur sebagai syuhada pertahanan kemerdekaan.

Jiwa pandu yang menekankan kepatuhan pada pimpinan, taktik navigasi lapangan, dan ketahanan mental di alam liar menjadi modal utama para santri bertempur secara asimetris menghadapi senapan modern Belanda.

-Pasca-Kemerdekaan:

Estafet Pramuka di Bumi Mangkoso

Setelah kedaulatan Indonesia diakui penuh, warisan gerakan pandu DDI Mangkoso tidak lantas luntur.

Ketika Presiden Soekarno melebur ratusan organisasi kepanduan menjadi satu wadah tunggal bernama Gerakan Pramuka pada tahun 1961 melalui Keppres No. 238, DDI Mangkoso meresponsnya dengan cepat.

Kepanduan santri bertransformasi menjadi Gugus Depan Pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh santri.

Nilai-nilai kepanduan mula-mula yang ditanamkan oleh AGH Ambo Dalle dimodernisasi tanpa kehilangan ruh spiritualnya.

Nasionalisme religius yang diajarkan tetap hidup, mempertegas pesan abadi Gurutta bahwa:

“Islam di Indonesia harus menjadi rahmatan lil ‘alamin, pembawa kedamaian, dan perekat wawasan kebangsaan yang utuh di bawah naungan NKRI.”

Hingga hari ini, Pondok Pesantren DDI Mangkoso dikenal sebagai salah satu pesantren dengan tradisi kepanduan dan kepramukaan yang sangat kuat di Indonesia Timur, melahirkan kader-kader bangsa yang seimbang antara kematangan spiritual (tafaqquh fiddin) dan kecakapan sipil.

Kesimpulan

Gerakan Pandu DDI di Mangkoso adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa pesantren tidak pernah buta terhadap urusan kebangsaan.

Di tangan para ulama, kepanduan dimanfaatkan melampaui sekadar kegiatan berkemah dan tali-temali.

Ia menjadi madrasah perjuangan yang membentuk karakter, melatih fisik, dan membakar api nasionalisme demi tegaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Melalui kepanduan, santri Mangkoso membuktikan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman.

– Billahi Taufiq wa Da’wah wal-Irsyad

ddi abrad 1